Rabu, 04 April 2012

FORMULIR PENDAFTARAN








Syarat – syarat menjadi anggota :
  1. Menerima AD/ART FNPBI.
  2. Menerima prinsip-prinsip serta program perjuangan FNPBI.
  3. Membayar uang pendaftaran sebesar.

Kewajiban Anggota :
  1. Menjunjung tinggi AD/ART dan prinsip-prinsip perjuangan Organisasi.
  2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
  3. Menjalankan program dan tugas yang diberikan.
  4. Membayar iuran anggota sebesar   PP FNPBI

Hak – hak anggota :
  1. Memperoleh pendidikan perburuhan, organisasi dan politik.
  2. Terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
  3. Memberi kritikan dan usulan kepada organisasi.
  4. Mendapatkan adokasi atau pembelaan dari organisasi apabila terdapat kasus yang berhubungan dengan pekerjaan, organisasi dan atau kasus perburuhan.
  5. Memiliki hak memilih dan dipilih sebagai pengurus disetiap tingkatan.
  6. Berhak mendapatkan dokumen resmi organisasi.
  7. Melakukan pembelaan diri saat dijatuhi sangsi organisasi.
  8. Berhak mendapatkan terbitan regular organisasi.


Nama Lengkap          : ……………………...........................

Alamat                        : ……………………………………...
                                     ………………………........................
                                     ………………………………………

Tempat / Tanggal Lahir: ……………………………………

Jenis Kelamin            :    Laki – laki             Perempuan.

Nama Perusahaan     : ……………………………………...

Alamat Perusahaan  : ……………………………………..
                                      ……………………………………...
                                      ……………………………………...

Bagian                        : ……………………………………...

Status Kerja               :    Tetap                     Kontrak

Sistem Pengupahan   :    Bulanan    Harian            Borongan

Jenis Produksi           : ……………………………………..

Jenis Investasi            :      - Penanaman Modal Asing / PMA
                                                      - Penanaman Modal Dalam Negeri / PMDN
                                                      - Badan Usaha Milik Negara / (BUMN)

Jumlah Buruh                     : ……………………………………………...

Orientasi Pasar                  : ……………………………………………...


                                     Tgl/Bln/ Tahun : …   /…  / 200…          

foto  2 x 3
                                         

KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG OUTCORSING



Istilah  Mitra Kerja dalam  prinsip hubungan industrial pancasila (HIP) konsep yang di buat oleh Jendral Ali murtopo pada tahun 1974 , HIP mengidealkan hubungan antara majikan dengan buruh yang kontradiktif menjadi hubungan yang harmonis dan kekeluargaan.  Pengusaha dan buruh dianggap setara dan sebagai mitra dalam proses produksi. Ini jelas-jelas pengelabuan dari fakta yang sesungguhnya. Jelas bahwa hubungan antara pengusaha dan buruh adalah saling bertolak belakang. 


Dan di perjelas dan di kukuhkan dengan keputusan MK bahwa kaum buruh jelas-jelas dengan adanya keputusan ini jaminan untuk bertahan bekerja tidak ada, Apa bedanya dengan Outcorsing? sama-sam tidak ada kepastian kerja. 


Seharusnya MK menghilangkan Outcorsing ataupun Kontrak, sehingga untuk jaminan kepastian kaum buruh benar-benar di lindungi oleh negara,  Saat ini yang ada Negara Melegalkan  Kontrak dan  mengembalikan kaum buruh ke priode perbudakkan ,Jika berpedoman  dengan  HIP seharusnya Negara  berusaha mempercepat menjadikan  kaum buruh menjadi mitra kerja. 

Jangan hanya Negara  menjadikan  Prodak undang-undang, Pengaturan pemerintah merupakan dasar politik perburuhan nasional yang bertujuan untuk mengontrol kaum buruh agar kepentingan kaum pemilik modal tidak terganggu. 

Melalui produk-produk hukum yang ada dilakukan kontrol terhadap buruh dan  organisasi buruh.  Sejak awal Orde baru lahir ditahun 1965, pemerintah selalu terlibat dalam proses pembentukan serikat buruh, baik secara langsung ataupun melalui perangkat peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggga FNPBI

ANGGARAN DASAR
FEDERASI  NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA


BAB I
NAMA,  WAKTU, SIFAT, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1
NAMA
Nama organisasi ini adalah Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, yang kemudian disingkat FNPBI.

PASAL 2
WAKTU
Berdasarkan Kongres I Serikat Buruh Nasional, maka pada tanggal  14-16 Mei 1999 di Lembang-Jawa Barat, telah berdiri FNPBI.