Rabu, 04 April 2012

Kaum Buruh dan Kontroversi SJSN


Oleh: Dominggus Oktavianus·

Masalah pengaturan jaminan sosial sedang berada di titik krusial, seiring akan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Bila rancangan ini jadi disahkan DPR RI tanggal 22 Juli ini, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah mendapat payung hukum bagi institusi penyelenggaraannya.
Namun UU SJSN masih membawa masalah yang belum terjawab. Undang-Undang ini melepas tanggungjawab negara dalam urusan jaminan sosial dan menyerahkannya ke tangan pasar (bisnis) asuransi. Menurut Prof. Sri Edi Swasono, UU ini telah memutarbalikkan antara kewajiban negara menjamin kehidupan rakyat, menjadi kewajiban rakyat membayar iuran. Hanya rakyat yang dikategorikan miskin akan diiur oleh pemerintah untuk tahap awal.
Meski demikian, ironisnya, rekan-rekan di sejumlah serikat pekerja mati-matian mendukung pelaksanaan Undang-Undang SJSN ini. Salah satu pijakan bagi dukungan tersebut adalah kritik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di bawah PT. Jamsostek. 


Kritik Jamsostek
Seperti halnya tugas badan penyelenggara jaminan sosial, PT. Jamsostek beserta tiga BUMN asuransi sosial lainnya (Taspen, Asabri, dan Askes), sama mewajibkan iuran dan mewajibkan pengusaha (pemberi kerja) untuk mendaftarkan pekerja di perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial. Namun timbal balik manfaat dari Jamsostek sejauh ini tidak cukup dinikmati pekerja. Serikat pekerja mempersoalkan penggunaan dana yang tidak transparan, kesulitan peserta dalam mengklaim manfaat program, dan keterbatasan program Jamsostek yang belum menjangkau jaminan pensiun.
Sementara UU SJSN dikatakan lebih unggul, karena mengatur jaminan pensiun, dan memungkinkan seorang buruh yang sudah ter-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan sampai paling lama enam bulan sajak yang bersangkutan di-PHK.
Apakah dengan begitu UU SJSN akan lebih berpihak pada buruh? Dalam hemat kami, kalangan pekerja sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak menaruh ekspektasi yang terlalu besar bila tidak ingin menelan kecewa nantinya.  

RESOLUSI FNPBI TENTANG PENNGERAHAN TENAGAKERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

 

MAKSIMALKAN POTENSI TKI
UNTUK PENGUATAN INDUSTRI NASIONAL

PENDAHULUAN
Seperti diketahui bahwa TKI adalah pekerja yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dan menghasilkan upah. Setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar batas wilayah kedaulatan RI dapat dikatakan sebagai buruh migran Indonesia (BMI/migrant worker) atau dikenal dengan istilah overseas contract workers (OCWs). Namun pembahasan dalam buku ini pengertian BMI yang dimaksud adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri yang dalam kerangka program pemerintah RI. Yaitu tenaga kerja yang dikerahkan untuk bekerja di sektor-sektor formal (industri dan jasa) sebagai buruh pabrik, pekerja kesehatan dan sektor informal (domestik) sebagai pembantu rumah tangga, jasa, sopir.

INDONESIA KU (TARI ADINDA)